Terkait Al Maidah 51, Ini Ketegasan Para Pemimpin Islam Terhadap Bawahannya Yang Non-Muslim

Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab RA menjadikan Al Maidah 51 sebagai dalil diharamkannya mengangkat kafir menjadi pejabat publik, sebagaimana yang dikutip oleh Al Imam As Suyuthi dalam tafsirnya, Ad Durr Al Mantsur fi At Tafsir bi Al Ma’tsur saat menafsirkan Surat Al Maidah 51 (3/100):

“Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi meriwayatkan dalam Kitab Syu’ab Al Iman dari ‘Iyadh bahwa Khalifah Umar RA memerintahkan Abu Musa Al Asy’ari RA agar melaporkan kepadanya apa yang telah ia ambil dan ia berikan dalam satu lembar kulit. Ia (Abu Musa) ketika itu memiliki seorang sekretaris Nasrani. Sehingga ia mengajukan sekretaris tersebut untuk melaporkannya. Sayyiduna Umar RA merasa kagum dan berkata: “Sekretaris ini benar-benar hafal (semua laporanmu), apakah anda dapat membacakan kepada kami surat yang datang dari Syam di dalam masjid?” Abu Musa RA menjawab: “Ia tidak bisa masuk masjid.” Sayyiduna Umar RA bertanya: “Apakah ia junub?” Abu Musa RA menjawab: “Tidak! Ia seorang Nasrani. ” Lalu Sayyiduna Umar membentakku dan memukul pahaku. Kemudian Beliau (Sayyiduna Umar RA) berkata: “ Keluarkan orang tersebut!” seraya membaca firman Allah SWT Surat Al Maidah 51.”

(Hadist tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (4/1156), juga oleh Al Baihaqi dalam Syu’ab Al Iman (9384), As Sunan Al Kubro (18727) dan Tafsir Ibnu Katsir (3/132).

Al Imam Ar Razi dalam At Tafsir Al Kabir meriwayatkan bahwa setelah Sayyiduna Umar RA membacakan Al Maidah 51, Abu Musa RA berkata:

“Agamanya urusan dia, sedangkan kemampuan menulisnya bermanfaat bagiku.” Sayyiduna Umar RA berkata: “Aku tidak akan memuliakan mereka, setelah Allah SWT hinakan mereka. Dan aku tidak akan mendekatkan mereka, setelah Allah SWT jauhkan mereka.” Abu Musa RA menjawab: “Urusan Bashrah tidak akan sempurna tanpa orang ini.” Sayyiduna Umar RA menjawab kembali: “Anggap saja orang Nasrani itu mati, lalu apa yang engkau lakukan setelah ia mati, lakukanlah sekarang! Gantilah orang tersebut dengan yang lain dari orang Islam!”

Riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA tadi menjelaskan bahwa pemimpin atau pejabat publik yang punya wewenang di tengah Umat Islam, masuk dalam keumuman lafadz awliya’ yang dimaksudkan dalam Al Maidah 51, dll, karenanya Sayyiduna Umar RA menjadikan ayat ini sebagai dalil haramnya memilih pejabat non-Muslim. Lebih dari itu, kutipan para Ulama terhadap riwayat tadi, seperti Al Imam Ar Razi, Al Khozin, Al Imam Ibnu ‘Arobi, Al-Imam Ibnu Katsir dan lain-lain, dalam tafsir mereka tanpa komentar ralatan, menjadi isyarat terhadap kebenaran pemahaman tersebut.

Khalifah Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz juga menjadikan Surat Al Maidah (57) dan Al Mumtahanah (1) yang semakna dengan Al Maidah 51 sebagai dalil haram menjadikan kafir pemimpin serta pejabat atas Umat Islam. As Syekh Dhiyauddin Ibnu Ukhuwwah Al Qurosyi (729 H) dalam kitabnya Ma’alim Al Qurbah fi Tholab Al Hisbah (hlm.39) mengutip bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pejabatnya yang melantik sekretaris non-Muslim bernama Hassan. Dalam suratnya, Beliau berkata:
“Telah sampai kepadaku bahwa kau mengangkat Hassan sebagai sekretaris, padahal dia non-Muslim! Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuh-Ku dan musuh kalian sebagai pemimpin”: (QS. Al Mumtahanah: 1)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan pemimpin kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang beriman” (QS. Al Maidah: 57)

Jika suratku telah sampai kepadamu, maka ajaklah Hassan untuk masuk Islam. Jika ia masuk Islam, maka ia bagian dari kita, dan kita adalah bagian darinya. Jika ia tidak mau, maka jangan jadikan ia sebagai sekretaris.”

Ketika surat itu sampai dan dibacakan kepada Hassan, ia langsung masuk Islam dan diajarkan cara thaharah serta cara sholat. Setelah mengutip riwayat ini, Syekh Ibnu Ukhuwwah mengatakan:

“Ayat ini adalah dasar yang dijadikan sandaran untuk tinggalkan memohon pertolongan dari orang kafir, lalu bagaimana dengan menjadikan mereka di atas pundak Umat Islam?”

Al Imam Al Juwaini yang dijuluki Imam Al Haramain (478 H), seorang Ulama besar yang menjadi rujukan dalam Madzhab Syafi’i, saat membahas keharaman mengangkat Wazir Tanfidz (sebuah jabatan dalam sistem pemerintahan klasik yang berfungsi sebagai perantara antara Imam dan rakyatnya) dari kalangan kafir dzimmi, Beliau menjadikan Al Maidah 51 sebagai dalil dalam kasus tersebut. Artinya, Imam Al Haramain paham betul bahwa lafadz awliya’ mencangkup pemimpin dan pemangku amanah untuk urusan Umat Islam. Beliau sangat tegas dalam hal ini.

“Orang (kafir) yang kesaksiannya tidak dapat diterima tentang seikat sayuran, dan tidak dapat dipercaya dalam ucapan dan perbuatan, bagaimana (mungkin) ia bisa dijadikan menteri? Bagaimana (mungkin) ia bisa menjadi duta dan perantara yang menyampaikan dari Imam kepada rakyatnya? Sedangkan kami tidak merasa aman dari keburukannya dalam masalah agama, bahkan kami mengkhawatirkan bahayanya dalam setiap nafas demi nafas.

Sungguh telah sempurna kesaksian Al Quran dan As Sunnah tentang larangan condong kepada orang-orang kafir, melarang memberikan amanat kepada mereka, dan memperlihatkan mereka tentang rahasia-rahasia (kaum muslimin). Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau ambil menjadi orang kepercayaanmu, mereka yang di luar kalanganmu (non-Muslim), karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu” (QS. Ali Imran: 118). Dan Allah SWT berfirman: “Janganlah kau jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya” (QS. Al Maidah: 51)

Alangkah kerasnya pengingkaran Sayyiduna Umar RA kepada Abu Musa Al Asy’ary RA ketika menjadikan seorang Nasrani sebagai sekretaris. Al Imam As Syafi’i rahimahullah telah menetapkan bahwa penerjemah yang menyampaikan makna bahasa para pendakwa kepada hakim, haruslah seorang muslim yang adil dan diridhai. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal tersebut di antara para Ulama, (lebih dari itu) bagaimana dibolehkan seorang perantara antara pemimpin dan Umat Islam dari kalangan orang kafir?”

Al Imam Al Mawardi (450 H), seorang Ulama besar yang juga menjadi rujukan dalam Madzhab Syafi’i, dalam kitabnya Al Hawi Al Kabir (16/199) menjadikan Al Maidah sebagai dalil bahwa seorang qodhi (hakim) diharamkan mengangkat sekretaris dari kalangan kafir, meskipun punya kapabilitas dalam hal tersebut. Masih dalam kitab yang sama (8/494), Al Imam Al Mawardi juga menjadikan Surat Al Mumtahanah (1) yang memiliki makna sama dengan Al Maidah 51 sebagai dalil pelarangan mengangkat petugas zakat dari kalangan non-Muslim. Sebelum mengutip ayat tersebut, Al Imam Al Mawardi menjelaskan ‘illat (alasan) pelarangan tersebut dengan singkat, tegas dan padat. Beliau berkata:

“Karena kekufuran mencegah adanya kekuasaan (wewenang) atas orang Islam berdasar pada firman Allah SWT (QS. Al Mumtahanah: 1): “Janganlah mengambil musuh-Ku dan musuh kalian sebagai pemimpin.”

Al Imam Ibnu Jama’ah As Syafi’i (733 H) dalam kitabnya Tahrir Al Ahkam fi Tadbir Ahli Al Islam (hlm. 146) menjadikan Al Maidah 51 dan An Nisa 141 sebagai dalil diharamkannya menguasakan urusan Umat Islam kepada orang kafir, dalam hal apapun. Bahkan Beliau mempertegas alasan dari larangan tersebut seraya berkata:

“Karena memberikan orang kafir kekuasaan dan wewenang atas orang Islam berimplikasi pada meninggikan derajat kafir di atas muslim, dan memuliakannya dengan kekuasaan dan wewenang. Dan hal tersebut bertentangan dengan Syariat dan kaidah-kaidahnya.”

Al Imam Abu Bakar Al Jashosh Al Hanafi (370 H) dalam tafsirnya Ahkam Al Quran (2/288) saat menafsirkan Surat Ali Imran (28) yang memiliki kandungan makna sama dengan Al Maidah 51, menjadikan ayat tersebut sebagai dalil diharamkannya menguasakan urusan muslim kepada non-Muslim. Dengan tegas Beliau berkata:

“Ayat ini dan ayat-ayat semakna menjadi dalil bahwa orang kafir tidak boleh berkuasa atau memangku wewenang atas orang Islam dalam hal apapun.”

Al Imam Ibnu Al ‘Arobi Al Maliki (543 H) dalam kitabnya Tafsir Ayat Al Ahkam (1/351) saat menafsirkan Surat Ali Imran (28) menjadikan ayat tersebut sebagai dalil diharamkannya orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemangku amanat dan pemegang rahasia. Beliau berkata:

“Ayat ini bersifat umum, bahwasanya seorang mukmin tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai sandaran dalam menolongnya melawan musuh, juga dalam memangku amanat dan memegang rahasia.”

Al Imam Al Qurthubi (671 H) dalam tafsirnya Al Jami’ li Ahkam Al Quran (4/178) saat menafsirkan Surat Ali Imran (118), ayat yang semakna dengan Al Maidah 51, tegas mengatakan:
Yahudi dan hamba nafsu sebagai sandaran dan kepercayaan yang dijadikan tempat bertukar pendapat, dan menyandarkan urusan Umat Islam kepada mereka.”

Bahkan dengan pedas Al Imam Al Qurtubi mengomentari realita serupa yang terjadi pada zamannya, pada halaman berikutnya. Beliau berkata:

“Aku (Al Imam Al Qurthubi) berkata: “Zaman sekarang keadaan sudah terbalik, dengan menjadikan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) sebagai para sekretaris dan orang- orang kepercayaan. Mereka mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga mereka (orang-orang kafir) yang menjadi pejabat di dalam pemerintahan, menunjuk pemimpin-pemimpin yang bodoh serta dungu.”

Jika 7 abad lalu saja Al Imam Al Qurtubi mengatakan demikian, bagaimana dengan zaman sekarang? Hasbunallah wani’mal wakil.

Terkait hal ini, seorang Ulama kharismatik, mantan Ketua MUI, serta penulis Tafsir Al Azhar, Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan:

“Maka orang yang telah mengambil Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinnya, itu nyatalah sudah zalim, sudah aniaya. Sebagaimana kita maklum, kata-kata zalim itu berasal dari dzhulm, artinya gelap. Mereka telah memilih jalan hidup yang gelap, sehingga terang (telah) dicabut (oleh) Allah SWT dari dalam jiwa mereka. Mereka telah memilih musuh kepercayaan, meskipun bukan musuh pribadi. Padahal di dalam Surat Al Baqarah ayat 120 telah diperingatkan oleh Allah SWT bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho selama-lamanya, tidaklah mereka ridho, sebelum Umat Islam menuruti jalan agama mereka. Mereka itu bisa senang pada lahir, kaya dalam benda, tetapi umat mereka jadi melarat karena kezaliman mereka. Lantaran itu, selamanya tidak akan terjadi kedamaian.”

Pandangan ini juga diperkuat dengan pendapat sikap dan keagamaan MUI sebagai lembaga yang mewakili Ulama Indonesia yang diterbitkan pada Selasa, 11 Oktober 2016 serta ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI Dr. KH. Ma’ruf Amin yang poin pertama menyatakan bahwa Al Quran Al Maidah 51 secara EKSPLISIT berisi larangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin.

Baca juga: Haram Memilih Pemimpin Non Muslim, Begini Seharusnya Memilih Pemimpin Muslim

Masih banyak lagi Ulama yang menjadikan Al Maidah 51 dan ayat-ayat yang semakna, sebagai dalil HARAM menjadikan orang kafir sebagai pemangku kebijakan, pemegang wewenang, pejabat atau pemimpin bagi Umat Islam. Karenanya nampak jelas, bahwa lafadz awliya’ dalam ayat tersebut tidak hanya bermaksud kepada teman dekat atau sahabat setia saja, akan tetapi keumuman yang ada pada lafadz tersebut mencangkup pemangku kebijakan, pemegang wewenang, pejabat serta pemimpin. Sehingga, siapapun yang mengatakan bahwa menjadikan ayat ini sebagai dalil haram memilih pemimpin kafir adalah BOHONG, maka pada hakikatnya telah menuduh Ulama-Ulama besar, para Ahli Tafsir dan Fikih sebagai PEMBOHONG, dan memvonis Umat Islam yang beriman pada ayat tersebut sebagai dalil haram memilih pemimpin kafir sebagai ORANG BODOH, karena mudah dan mau DIBOHONGIN, serta menuduh Al Maidah 51 yang sudah ditafsirkan sebagaimana mestinya sebagai ALAT KEBOHONGAN. Ini semua adalah PENISTAAN terhadap ISLAM, ULAMA dan MUSLIMIN.


Referensi: Buku Pintar
HARAM Memilih Pemimpin Non-Muslim
Karya: As Sayyid Muhammad Hanif Alattas

Related Posts

Add Comment